Vice President Social and Local Development (SLD) PTFI, Arief Latif (enam dari kanan) bersama perwakilan seluruh peserta LPMAK Expo 2011 yang menerima piagam penghargaan.

Keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) memberi sumbangsih yang besar dalam pembangunan di Kabupaten Mimika, Papua bahkan Indonesia. Peranan PTFI dapat dilihat dari total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai bulan Desember 2010, yaitu sebesar 11,4 miliar dolar AS.
Pengembangan Masyarakat
Selain membayarkan royalti dan pajak kepada pemerintah, PTFI juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun dan mengembangkan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasinya. Hal itu diwujudkan dengan mengalokasikan dana sebesar satu persen dari pendapatan kotor tahunan sebagai bentuk dana kemitraan untuk berbagai program pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika dan Papua. Dana kemitraan itulah yang saat ini dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).
Sebelumnya, sejak 1996 dana tersebut dikelola untuk program yang disebut Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2). Setelah PWT2 berakhir tahun 1998, tahun 1999 dibentuk Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-Irja). Dimana program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi terbatas, fisik prasarana serta dukungan dana kepada lembaga adat dan lembaga agama di Mimika dikelola LPM-Irja. Sampai tahun 2001, LPM-Irja direstrukturisasi dan dilakukan perbaikan sistim serta mekanisme alokasi dana. Maka lahirlah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sejak Oktober 2002. LPMAK meneruskan program yang sudah dirintis sejak PWT2 maupun LPM-Irja. LPMAK menjalankan program kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, serta memberikan dukungan dana kepada lembaga adat. (sumaryoto&nelly bela/radar timika)