Tantang KPK Terapkan Sistem Integrasi Nasional di BUMN

JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan buka-bukaan tentang praktik suap di perusahaan pelat merah bidang konstruksi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, itu menyebutkan kalau 70 persen cara mendapatkan proyek dilakukan dengan melakukan suap. Jika tidak, tender tak akan didapat.
 Fakta itu disampaikan Dahlan saat menjadi narasumber dalam diskusi "Peran dan Komintmen BUMN dalam Memerangi Praktik Bisnis yang Koruptif" di gedung KPK kemarin. Selain Dahlan, KPK juga mengundang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Rajagukguk. Mereka berdua ditemani Wakil Ketua Busyro Muqaddas sebagai pembicara.
Dahlan menyampaikan fakta itu saat diminta diminta menjelaskan kondisi di kementeriannya. "Saya lihat, yang paling rawan itu BUMN di bidang konstruksi," ujarnya.
 Ayah dua anak itu sebelumnya mengaku pernah mengadakan survei kecil-kecilan di Karya Group. Pertanyaannya simpel: proyek-proyek yang ditangani didapat secara fair atau tidak. Teryata yang mengaku mendapat proyek tanpa suap hanya 30 persen dan sisanya dilakukan dengan permainan.
 Oleh sebab itu, Dahlan mengaku sedang mencoba cari jalan keluar untuk membersihkan praktik kotor tersebut dari perusahaan konstruksi milik BUMN. Formulanya, bagaimana bisa mendapat proyek tanpa nyogok atau suap. Sulit memang, tapi mantan Dirut PLN itu yakin bisa.
 Keyakinan itu terbangun dari asumsi bahwa perusahaan BUMN sedang mencari pekerjaan, bukan pemilik proyek. Dahlan yakin, kalau yang sebenarnya bermasalah adalah pemilik proyek tersebut. "Ada kekhawatiran, kalau kontraktor yang dibersihkan tapi pemilik proyek tidak, bisa berakibat bagi para kontraktor karena batal dapat proyek," imbuhnya.
 Itulah kenapa, dia lebih berharap pada proses tender yang fair. Salah satu caranya, Dahlan bakal mencari dirut yang benar-benar berintegritas. Itu akan dilakukan dengan menelusurinya dari banyak aspek, termasuk teman-temannya. Bagaimana kalau masih tetap menyuap" Suami Nafsiah itu memastikan bakal langsung mencopot sang dirut.
 Penegasan itu bahkan sudah disebutkan sebelum dia menginjakkan kaki di ruang pertemuan KPK. Dia mengatakan kalau ada pegawai di perusahaan konstruksi yang terlibat kasus Hambalang dan suap proyek PON Riau 2012, dia meminta KPK agar tidak segan menangkap. "Tangkap saja kalau memang harus ditangkap," tuturnya.
Dahlan memastikan kalau keinginannya membersihkan kementeriannya dari praktik kotor bukan hanya lip service. Buktinya, saat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menanyakan apakah Dahlan bersedia jika KPK mengaplikasikan Sistem Integrasi Nasional untuk menekan korupsi di BUMN, mantan CEO Jawa Pos Group itu langsung menantang balik.
 "Kapan bisa dijalankan, bulan apa KPK siapnya?" tanya Dahlan disambut tepuk tangan pegawai KPK yang ikut hadir dalam diskusi.
 Tidak hanya itu. Saat Bambang meminta agar KPK diberi keleluasaan untuk memilih perusahaan mana yang akan di jadikan pilot project, Dahlan langsung mempersilakan.
 Dahlan tidak ragu menerima tantangan KPK karena yakin sudah banyak perubahan di perusahaan konstruksi BUMN. Dahlan mencontohkan PT Adhi Karya yang pimpinanya sudah berjanji untuk tidak menyuap demi mendapatkan proyek. "Sudah ada komitmen. Kalau yang sekarang bermasalah, itu manajemen lama," pastinya.
 Mantan wartawan Tempo itu juga menyebutkan kalau dalam waktu dekat beberapa perusahaan tidak akan mengambil barang dari pihak ketiga. Artinya, perusahaan seperti Pertamina akan melakukan pembelian bahan baku langsung di semester ketiga tahun ini. Sebelumnya, pembelian selalu disubkan ke pihak tiga.
 Begitu juga dengan perkebunan. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk hingga bibit, bakal langsung ambil dari produsen. Selain lebih murah, juga untuk menjamin ketersediaan bahan. "Meski tidak semua harus beli langsung, cara ini penting untuk meminimalisir dugaan adanya permainan," jelasnya.
 Sementara itu, Busyro menyambut baik langkah Dahlan. Sebab, dalam catatan KPK, banyak perusahaan BUMN yang bersentuhan dengan proses penegak hukum. Bahkan, dari 2008 - 2012, selalu ada kasus-kasus yang bersentuhan dengan kementerian tersebut. "BUMN dan BUMD sering direcoki aktivis politik. Bisa jadi mereka bersih, tapi tidak jadi bersih karena dimasuki politikus," katanya. (dim/ttg)