JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Benny Sweny,S.Sos berharap pihaknya bisa segera mendapatkan putusan MK terkait masalah kewenangan menyelenggarakan pilgub sebelum proses verifikasi berkas para bakal calon oleh Pansus Pilgub DPRP berakhir.
 "Yang sudah dilakukan DPRP kan sudah jalan dengan dasar hukum Perdasus No.6 tahun 2011, saya pikir tidak dipengaruhi oleh gugatan KPU Pusat. Nah, kita berharap sebelum akhir dari proses pencalonan di Pansus DPRP itu, ada keputusan dari MK sehingga semua jelas," ungkapnya saat ditemui di Kantor Gubernur Papua, Senin (4/6) kemarin.
 Benny Sweny menjelaskan, hasil pertemuan terakhir di Kemendagri, sebenarnya Ketua KPU Pusat sudah mengatakan dalam pertemuan tersebut, di mana KPU secara internal  ingin memastikan posisi dan kewenangannya dalam tahapan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur itu, dengan satu tujuan di kemudian hari tidak ada implikasi hukum dan biaya yang menimpa KPU, karena KPU dianggap tidak melakukan kewenangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan Pansus DPRP dan Pemerintah serta para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
  Dalam kesempatan tersebut Benny Sweny juga berharap agar ada surat tertulis dari Penjabat Gubernur Papua, Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai,MS kepada KPU Papua terkait dengan penerapan Perdasus No.6 tahun 2012, sehingga menjadi pedoman bagi KPU Papua agar tidak salah dalam berkiprah.
 "Memang sudah ada dua surat verifikasi dari Mendagri ke penjabat gubernur, namun belum disampaikan penjabat gubernur ke KPU Papua, bahkan dua kali kita bertemu dengan beliau, belum juga ada jawaban, padahal surat dari gubernur sangat penting, agar kita tidak salah dalam berkiprah," pungkasnya.(cak/fud)