Terkait Penembakan Terhadap 5 Warga Paniai
JAYAPURA – Hingga saat ini pihak Polda Papua sedang melakukan proses hukum terhadap tiga oknum anggota Brimob yang menembak 5 orang warga pendulang emas di Degouwo Paniai (15/5) lalu. Terkait dengan insiden penembakan yang menewaskan 1 orang itu, Ketua Dewan Adat Paniai, Jhon Gobay, meminta agar proses hukum yang dijalani oleh tiga oknum ini agar lebih transparan dan terbuka untuk umum.
“Sekarang terus terang saja, kami dari Dewan Ada Paniai dan keluarga korban masih belum mengikuti dengan baik proses hukum terhadap para pelaku, oleh karena itu kami meminta kepad pihak Polda lebih terbuka dan transparan kepada kami,” ungkap Ketua Dewan Adat Paniai, saat jumpa pers di Warung Makan Amurang, Jayapura, Sabtu (27/5).
 Kekerasan oknum aparat ini telah kesekian kalinya terjadi di tempat yang sama, mulai dari kasus-kasus kecil sampai kasus besar sampai menghilangkan nyawa orang lain sering terjadi di Degouwo Paniai. Seperti tewasnya Hanoka yang terkena peluru aparat, dan proses hukumnya oleh pihak Polda terkait penembakan itu belum jelas sampai saat ini.
 “Begitu juga Matius Tenoye yang pada beberapa bulan lalu tertembak pada saat dia lagi menyebrang di atas jembatan, dan proses hukumnya sampai saat juga belum jelas. Oleh karena itu, kami tidak ingin kepada 5 korban ini terjadi hal demikian, terkesan ada pembiaran. Kami ingin agar polisi bisa terbuka dalam melakukan proses hukum terhadap ketiga anggota Brimob ini,” ucap Jhon.
 Ia pun mengakui, bahwa proses hukum yang sedang berjalan ini citra kepolisian ini sedang dipertaruhkan. “Jangan karena tiga orang saja merusak citra kepolisian di mata masyarakat Papua,” sambungnya.
 Pihak keluarga dan Dewan Adat Paniai meminta agar proses hukum terhadap tiga anggota ini tidak dilakukan oleh Propam, karena jika proses maka hanya akan kena tindakan indisipliner dan kode etik kepolisisan saja.
“Untuk kali ini kami minta kepada Kapolda dan Kapolri agar tiga pelaku ini diproses dengan pidana umum dan diperiksa oleh reserse umum Polda Papua.  Jangan hanya Propam, itu tidak bisa,” ujarnya.
 Ia menuturkan, polisi harus terbuka menjalani proses ini, agar masyarakat pun menilai baik, bahwa aparat sangat serius menindak anggotanya tanpa pandang bulu.
Ketua Dewan Adat yang pada beberapa hari lalu mengantarkan dua korban atas nama Yulianus dan Amos ke RSUD Dok II itu mengatakan, Yona pemilik biliar adalah salah satu kunci yang harus diperiksa, pasalnya, Yona merupakan salah satu oknum yang memanggil ketiga Brimob dan terjadi insiden penembakan itu.
 “Saya juga mengklarifikasi bahwa dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa 5 orang ini mendatangi tempat itu dalam keadaan mabuk, dan melakukan keributan , informasi itu sangat tidak benar, karena dari keterangan yang kami dapatkan dari korban itu, kelima orang ini mendatangi tempat itu dalam kedaan sadar dan tidak melakukan keributan,” pungkasnya.
 Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, AKBP, Johannes Nugroho Wicaksono kepada Cenderawasih Pos, Minggu (27/5), mengatakan terkait dengan proses hukum yang sedang dijalani tiga anggota Brimob, pihaknya akan tetap menjalankan secara terbuka.
“Jadi untuk tiga orang ini kami akan tetap menjalankan sesuai proses hukum. Di sini kami tidak pandang bulu, jika anggota yang salah,ya kami tetap akan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.
 Dia juga meminta, agar masyarakat juga terbuka dalam menyampaikan informasi. “Sama-sama harus terbuka, antara polisi dan masyarakat,” imbuhnya. (cr-177)