JAYAPURA-Setelah sempat terhenti pada awal tahun 2012, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kini kembali dapat disalurkan, setelah adanya penandatangan  Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) antara Menteri Perumahan Rakyat RI dan perbankan baru-baru ini di Jakarta.
 Ketua DPD REI (Real Estate Indonesia) Papua, KRT SM Poerbaraya SH, MRE menyambut positif adanya FLPP tersebut untuk pembiayaan perumahan. “Kami dari pengembang  tentu saja menyambut positif, karena sempat terhenti,” kata Poerbaraya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (27/2) kemarin.
 Yang lebih diuntungkan lagi, kata Poerbaraya, tentu saja masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, yang berminat untuk memiliki rumah dengan adanya bantuan subsidi kredit untuk Rumah Sejahtera Tapak (RST).
 Poerbaraya mengatakan, akad kredit pemilikan rumah berpola FLPP yang tertunda sejak awal Januari 2012 lalu, pada pekan ini sudah dapat mulai dilakukan kembali oleh masyarakat.
 Apalagi, Kementerian Perumahan Rakyat dengan 4 Bank BUMN, diantaranya Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri telah menyepakati bunga FLPP ditandai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) pada tahun ini sebesar 7,25% dengan porsi dana penyertaan dan perbankan, dalam pembiayaan rumah bersubsidi berbanding 50%:50%.
 Dijelaskan, bunga 7,25% tersebut, fix selama 15 tahun. Bunga 7,25% tersebut sudah termasuk asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.
 Sebelumnya, Poerbaraya mengakui bahwa debitor terpaksa mendapatkan bunga 9,7% untuk pembelian perumahan sebelum adanya perjanjian PKO Kementerian Perumahan Rakyat dan 4 perbankan tersebut.
 Poerbaraya mencontohkan, rumah dengan harga Rp 100 juta, maka bank menyiapkan dana Rp 63 juta, selebihnya Rp 37 juta merupakan uang muka dari debitor. “Dengan ketentuan baru ini, mudah-mudahan awal Maret 2012 ini sudah bisa diakadkreditkan dengan ketentuan baru,”katanya.
 Untuk di Papua, Poerbaraya menambahkan bahwa REI menargetkan pembangunan RST (Rumah Sejahtera Tapak) sebanyak 5000 unit rumah, dari 25 developer yang bergerak di perumahan khususnya RST tersebut, sedangkan di Jayapura hanya 1 pengembang yakni PT Sarana Ganda Griya.
 “Untuk bantuan taperum bagi PNS bisa memperoleh pinjaman Rp 15 juta, sedangkan bagi karyawan peserta Jamsostek bisa memperoleh pinjaman Rp 20 juta dan karyawan BUMN peserta Jamsostek khusus di Papua dengan gaji di atas Rp 5 juta bisa memperoleh pinjaman Rp 50 juta,” imbuhnya.(bat/ary)