Jum'at, 25 Juli 2014
SKH Cenderawasih Pos - Bagian iklan dan Pemasaran 0967-537655 - email Iklan - Iklancepos@yahoo.com - email redaksi - redaksi@cenderawasihpos.com - cepos_jpr@yahoo.com
 
   
Selasa, 28 Juni 2011 , 13:27:00

Suasana demo LMA untuk menolak LKPJ Gubernur Papua di DPRP, Senin (27/6) kemarin.
LMA Papua Tolak LKPJ Gubernur Papua
JAYAPURA - Ratusan masyarakat Papua yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat (LMA)  Provinsi Papua bersama Gerakan Merah Putih (GMP) Kabupaten Jayapura, Pemuda Peduli Rakyat (Pepera) Papua, Forum Masyarakat Masirei dan Forum Koalisi Masyarakat Kabupaten Puncak melakukan demo di DPRP, Senin (27/6) kemarin.
 Demo yang dipimpin oleh Ketua LMA Papua Lenis Kogoya ini dimaksudkan untuk menolak LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Papua yang telah disampaikan ke DPRP beberapa hari lalu.
 Menurut Lenis Kogoya, LKPJ Gubernur Papua itu tidak menjelaskan secara rinci persoalan penggunaan dana otsus secara baik dan jelas. “Kami menemukan sejumlah penyimpangan dana otsus, yang merupakan hasil temuan dari BPK, yaitu sebanyak Rp 66 miliar pengeluaran dana otsus tidak didukung bukti yang valid, dalam pemeriksaan tahun 2010-2011, realisasi belanja untuk PT.TV Mandiri Papua dari anggaran 2006-2009 sebesar Rp 54 miliar tidak sesuai dengan ketentuan dan Rp 1,1 miliar pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan tiket palsu, serta pengadaan barang dan jasa melalui dana otsus senilai Rp 326 miliar,” katanya.
 Selain itu, pendemo juga menyoroti adanya temuan BPK tentang dana Rp 22,8 miliar yang dicairkan tanpa ada kegiatan alias fiktif, termasuk dana Rp 1,85 triliun yang didepositokan dan sampai tahun ini belum jelas keberadaanya.
 Untuk itu kepada DPRP, Lenis Kogoya mengharapkan agar mempelajari dan mencocokkan serta memeriksa LKPJ Gubernur Papua itu dihadapkan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI.
 Pendemo juga meminta untuk dibentuknya tim independen untuk mengaudit dan memeriksa kembali temuan BPK-RI kepada semua pejabat Pemerintah Provinsi Papua. “Jangan korupsi uang rakyat. Kami meminta kepada DPRP untuk menyampaikan hasil sidang LKPJ Gubernur dengan hati nuraninya. Dan kepada seluruh pejabat Papua dan DPRP untuk tidak mengaburkan masalah korupsi dengan isu referendum dan MRP Papua Barat,” ujarnya.
 Selain itu, mereka juga mendesak Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk datang ke Papua menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sampai tuntas dan membeberkannya kepada masyarakat Papua.
 Sementara itu Ketua Gerakan Merah Putih (GMP) Kabupaten Jayapura, Simon Ohee menyatakan kalau tuntutannya tidak dilaksanakan, maka mereka akan melakukan boikot  secara besar-besaran dan semua aktivitas kantor akan diduduki atau dihentikan sementara waktu sampai ada jawaban yang pasti.
 Sedangkan ketua Forum Masyarakat Masirei, Yusak Rabageri menyatakan hentikan pengalihan isu korupsi dana Otsus Papua. “Jangan lindungi koruptor jika ingin Papua aman. Jangan tutupi kasus korupsi dengan isu referendum, KPK, Polri dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) segera usut tuntas dana Otsus yang didepositokan Rp 1,85 triliun. Elite Papua atau para Pejabat Papua jangan membodohi rakyat Papua,” tegasnya.
 Para pendemo selanjutnya diterima oleh Wakil Ketua II DPRP Komarudin Watubun,SH dan Ketua Komisi C Carolus Boly, SE. Di depan para pendemo Komarudin menjelaskan bahwa sementara ini DPRD sedang melakukan pembahasan terhadap materi LKPJ Gubernur, sehingga aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo akan ditindaklanjuti pada pembahasan nanti.
 “Kita sepakat persoalan kasus korupsi di Tanah Papua harus ditertibkan dan diberantas dikarenakan rakyat telah menyampaikan bahwa otsus gagal dan gagal, itu dikarenakan dana atau uang tidak sampai ke masyarakat, maka dengan itu kami mengambil dua tindakan yakni dengan membentuk tim dan kami tinggal menunggu hasil audit dari BPK RI yang dimana ini merupakan tugas dari Komisi C yang membidangi anggaran,” katanya.
 Terkait dengan LKPJ Gubernur Papua, pada 2 Juli mendatang akan ada tanggapan fraksi-fraksi di DPRP. “Menyangkut hal yang kedua tentang pelanggaran pidana, kami akan menyerahkannya kepada Kapolda Papua dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk segera menindaklanjutinya,” katanya.
 Sementara itu, Ketua Komisi C yang membidangi anggaran, Karolus Boli, SE mengatakan dalam tugas pengawasannya, dewan mempunyai kewenangan-kewenangan yang terbatas, sehingga pihaknya berharap apabila ada laporan-laporan dari masyarakat yang memiliki alat-alat bukti ini supaya didorong kepada aparat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sehingga aparat berwenang ini lebih tajam lagi dalam menindaklanjuti temuan-temuan itu.
 Tentang LKPJ, ini baru hari kedua dalam rapat paripurna secara kedinasan baru melakukan rapat-rapat melalui tingkatan baik di komisi-komisi, badan anggaran maupun fraksi-fraksi. Dengan demikian dewan harus bekerja keras menelaah secara baik terkait dua Laporan tersebut untuk diberikan mosi atau tanggapan terhadap masyarakat yang merupakan bahan pembanding atau masukan untuk dilihat sesuai dengan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH.
 “Saya perlu tegaskan bahwa BPK RI saja sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau dari hasil auditnya terkait dengan APBD 2010 maka secara bersama-sama kami akan mendorongnya dengan baik supaya bisa dalam waktu dekat ini BPK bisa menyerahkan LHP APBD Tahun 2010 dan juga LHP Dana Otsus 2010,” ungkapnya (cak/fan/fud)
 
    JPNN.COM | LMA Papua Tolak LKPJ Gubernur Papua
  • Print
  • Email
  • RSS
  • Track Back
  • Facebook
  • Digg
  • Twitter
  • LintasBerita
 
Komentar Anda mengenai berita "LMA Papua Tolak LKPJ Gubernur Papua"
 
  + Other News / Category     
 
Artikel Dahlan Iskan
Tantangan Baru dari Empat Ruas Itu
Oleh Dahlan Iskan Menteri BUMN  TIGA jam sebelum mendarat di New York Sabtu malam WIB, saya ...
Other