Sabtu, 19 April 2014
SKH Cenderawasih Pos - Bagian iklan dan Pemasaran 0967-537655 - email Iklan - Iklancepos@yahoo.com - email redaksi - redaksi@cenderawasihpos.com - cepos_jpr@yahoo.com
 
   
Rabu, 01 Juni 2011 , 04:24:00

JAKARTA - Revisi Undang Undang nomor 10/2008 tentang pemilihan umum ternyata juga menyentuh struktur keanggotaan DPD. Selama ini, satu provinsi dipatok diwakili oleh empat anggota DPD. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan agar jumlah keanggotaan DPD dibedakan berdasarkan luas wilayah di setiap provinsi. "Ini harus ditinjau ulang proporsionalitasnya. Apakah nanti jumlah anggota DPD tiap wilayah atau provinsi sama atau tidak," ujar Arif Wibowo, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Badan Legislasi, kemarin (31/5). Menurut Arif, selama ini pasal 30 UU Pemilu menetapkan jumlah kursi anggota DPD ditetapkan seragam untuk tiap provinsi dengan alokasi kursi masing-masing provinsi sebanyak empat buah. Pengaturan demikian seharusnya tidak dipertahankan lagi dalam proses revisi yang tengah berlangsung. "Klausul keanggotaan DPD tidak lagi disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya akan tetapi harus dibedakan," ujarnya. Nantinya, provinsi yang memiliki cakupan daerah yang luas akan mendapatkan alokasi kursi lebih banyak sedangkan daerah yang kecil akan lebih sedikit kursinya."Tinjau ulang proporsionalitasnya, berdasarkan luas wilayah. Misalnya Papua tempatnya kan luas, apa jumlahnya akan sama dengan Jogjakarta yang kecil," kata dia. Dalam hal teknis penetapan kursinya, PDIP sudah memiliki rumusan. Arif menyatakan FPDIP mengusulkan agar terdapat batas atas dan batas bawah untuk pengalokasian kursi DPD disatu provinsi. Untuk provinsi yang masuk dalam kategori kecil sekurang-kurangnya akan diisi oleh dua orang anggota. Sementara, untuk provinsi besar maksimal dialokasikan sebanyak delapan kursi. "Dengan begitu, daerah yang wilayahnya lebih luas juga memiliki wakil yang proporsional," jelasnya. Arif menegaskan, perubahan mengenai alokasi kursi DPD tiap provinsi ini tidak akan merubah jumlah keseluruhan kursi DPD yang diperebutkan dalam pemilu. Apabila pada pemilu 2009 lalu, DPD total kursinya adalah 132, maka pada pemilu mendatang tetap hanya akan memperebutkan 132 kursi. "Perubahan hanya akan terjadi pada alokasi kursi masing-masing provinsi saja," ujarnya menegaskan. Usul perubahan ini, dikatakan Arif karena selama ini banyak protes dari anggota DPR misalnya yang berasal dari Bangka Belitung ataupun Riau yang luas wilayahnya tergolong kecil. Hal ini, dikarenakan jumlah anggota DPR yang berasal dari dua daerah tersebut lebih sedikit dari jumlah anggota DPD setempat. Bila anggota DPD diberikan alokasi empat kursi, maka pada pemilu lalu anggota DPR dari wilayah tersebut hanya mendapatkan jatah tiga kursi. Ketua Kelompok Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Baleg, Taufiq Hidayat mengatakan, secara resmi fraksinya belum menyoroti masalah tersebut. Menurutnya, persoalan representasi keanggotaan DPD belum masuk kategori sebagai hal yang patut dibenahi pada pemilu yang akan datang. Pemilu 2019, menurutnya adalah waktu yang cocok untuk pembenahan itu. "Jumlah sekarang ini masih memadai, lalu dibenahi soal pemilu legislatif DPR, baru proses selanjutnya baru representasi," kata dia. (bay)
 
    JPNN.COM | Keanggotaan DPD Diusulkan Beda Tiap Provinsi
  • Print
  • Email
  • RSS
  • Track Back
  • Facebook
  • Digg
  • Twitter
  • LintasBerita
 
Komentar Anda mengenai berita "Keanggotaan DPD Diusulkan Beda Tiap Provinsi"
 
  + Other News / Category     
 
Artikel Dahlan Iskan
Dari Buli, Ria Berdikari Ingin Angkat Harga Diri
 Oleh Dahlan Iskan  Menteri BUMN    Tiba di lokasi ini saya diberi pilihan: n ...
Other