| |
06 Juli 2010 19:07:42
BPKP Nilai Pelayanan Publik di Papua Belum Baik
JAYAPURA-Hingga saat ini kualitas pelayanan publik di Papua masih masuk dalam kategori yang buruk atau belum bagus. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Papua, Drs. Eddy Rachman, MM kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti Diseminasi Bangunan dan Gedung di Swiss Belhotel, Senin (5/7).
Rendahnya kualitas pelayanan publik ini kata dia, dapat dilihat dalam berbagai indikator diantaranya di sejumlah SKPD di bidang pendidikan, kesehatana dan sosial baik yang ada di jajaran pemerintahan mulai dari provinsi hingga kabupaten maupun di jajaran swasta atau coorporate. Ia lalu mencontohkan di bidang sosial misalnya satu kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran program harusnya dapat dideteksi derajat kesehatannya, berapa rata- rata tingkat kesehatan ibu hamil atau bayi dan sebagainya. Tetapi yang ada selama ini tidak ada ukuran yang jelas kendati diakui bahwa kegiatannya ada. Sehingga kalau disusun standar pelayanan minimalnya maka proses out comenya tidak akan terlihat.
“Begitu juga dibidang kesehatan, harusnya dinas atau rumah sakit memiliki standar pelayanan minimal baik standar proses maupun standar out comenya tetapi sampai sekarang ini belum ada. Misalnya kalau ada yang hendak datang berobat dilayani dimana dan proses selanjutanya bagaimana, itu tidak ada. Padahal gubernur sudah memerintahkan masing–masing dinas dan hal ini erat kaitannya dengan System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),” jelasnya.
Disamping itu, masih lemahnya pelayanan publik di Papua menurut Eddy Rachman, dilihat ketepatan penetapan APBD di setiap tahun anggaran. Dimana seringkali terdapat sejumlah kabupaten yang tidak tepat dalam menyelesaikan APBDnya. Bahkan pada tahun 2010 ini, menurutnya ada 7 kabupaten yang sangat terlambat melakukan penetapan APBD. “Tahun ini yang berhasil kami rekam ada 7 kabupaten yang sangat terlambat menetapkan APBDnya, tetapi saya lupa kabupaten mana saja,” kilahnya.
Menurut Eddy Rachman salah satu penyebab terlambatnya penetapan APBD ini adalah karena disiplin anggaran yang memang masih sangat rendah. Di kalangan corporate, pelayanan yang diberikan menurutnya juga belum baik. Ia mencontohkan di Bandara Sentani dalam hal pelayanan penumpang untuk naik ke pesawat. Seringkali bus yang ada tidak sesuai dengan jumlah penumpang sehingga tak jarang ada penumpang yang jalan kaki dan ada penumpang yang naik bus untuk ke pesawat. Kemudian Bank Mandiri dan BCA, kedua bank ternama ini menyediakan fasilitas executive lounge bagi nasabah istimewanya, tetapi kenyataannya di bandara fasilitas itu tidak disediakan.
Begitu juga dibidang lainnya seperti dibidang pendidikan, sampai sekarang belum ada kejelasan tentang partisipasi murni dan partisipasi kasar rutin setiap waktu, temasuk jumlah guru yang idela berapa untuk sekian banyak murid. “Ini kami lihat belum berjalan baik, padahal salah satu kunci suksesnya masing – masing instansi dalam melaksanakan tugasnya adalah harus ada SPIP,” ujarnya.
“Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP disana diatur bagaimana pimpinan sampai bawahan dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaannya. “Kalau SPIP ini ada di semua instansi dan dilaksanakan dengan baik, maka saya yakin tidak akan ada lagi pungli – pungli,” sambungnya.(ta/nat)
(scorpions) |
|
