| |
13 Juli 2010 06:32:16
KPU Kota: Silahkan Tempuh Jalur Hukum
Soal Tudingan Hasil Pleno Verifikasi Cacat Hukum
JAYAPURA-Menyikapi pernyataan Panwaslu Kota Jayapura melalui rekomendasinya maupun pernyataan dari para pasangan calon maupun Parpol pendukung pasangan calon yang intinya menegaskan bahwa hasil pleno tentang verifikasi atau penetapan calon walikota/wakil walikota dinilai cacat hukum dan banyak terjadi keganjilan, ditanggapi serius oleh Pelaksana Tugas Sementara Ketua Pokja Pencalonan KPU Kota Jayapura, Marinus Mesak Yaung, S.IP.
Menurutnya, pada dasarnya KPU Kota Jayapura telah merencanakan pleno penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura secara terbuka pada Rabu (7/7) di Hotel Yasmin Jayapura. “Di sini surat undangan untuk Panwaslu Kota Jayapura, Parpol dan Parpol koalisi pendukung pasangan calon dan juga untuk tim sukses calon perseorangan (Independen) dan Muspida Kota Jayapura sudah disiapkan dan sebagian sudah disebarkan, dan sebagian lain belum dibagikan.
Dikatakan, belum dibaginya sebagian undangan itu disebabkan adanya tekanan dan intimidasi yang cukup besar terhadap anggota KPU Kota Jayapura, sehingga situasi pada Selasa (6/7) belum bisa dipastikan apakah akan dilakukan pleno penetapan calon pada Rabu (7/6) itu.
"Jadi itu yang membuat belum jelas apakah tanggal 7 Juli itu ada pleno atau tidak di Hotel Yasmin," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, di kediamannya, Senin (12/7).
Namun, pada 7 Juli 2010 tepat pukul 14.00 Wit, ada laporan dari staf KPU Kota Jayapura kepada anggota KPU Kota Jayapura bahwa tetap dilaksanakan pleno terbuka tersebut yang akan berlangsung di Hotel Yasmin.
Atas informasi itu, rencana pleno terbuka siang itu mulai didengar oleh tim sukses yang tidak puas dengan kinerja KPU Kota Jayapura, yang akhirnya mendatangi Hotel Yasmin dan mencari para anggota KPU Kota Jayapura. Hal ini tentunya sangat membahayakan keselamatan jiwa para anggota KPU Kota Jayapura, sehingga menyebabkan tidak semua anggota KPU Kota Jayapura hadir dalam pleno itu.
"Jadi kami minta maaf kepada pihak-pihak yang undangannya tidak sampai di tangan. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk berikan kesempatan kepada KPU Kota Jayapura agar bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Kalau pun ada pihak-pihak yang tidak puas dengan pleno KPU silakan saja menempu jalur hukum untuk mendapatkan keadilan, karena tidak ada ketetapan hukum di negara republik ini yang tidak bisa ditinjau kembali.
“Apabila seandainya keputusan KPU Kota Jayapura kalah di pengadilan dan yang menang pihak-pihak yang menuntut KPU Kota Jayapura itu, maka keputusan pleno KPU Kota Jayapura dapat dibatalkan demi hukum,” katanya.
Disinggung soal dukungan PPIB yang ganda itu, kata Yaung, bahwa itu terjadi karena hanya kesalahan teknis saja karena ketidaktelitian/kehati-hatian pihaknya dalam mengeluarkan keputusan tersebut.
Dengan demikian pihaknya meminta maaf atas kesalahan itu, secara khusus kepada PPIB. “Sesuai dengan hasil pleno KPU Kota Jayapura di Hotel Sentani Indah, dan telah memeriksa berkas PPIB yang masuk, dipastikan di sini yang benar adalah PPIB mendukung pasangan Hendrik Hamadi dan Jevelin Ansanay, sebagaimana sesuai dengan Peraturan KPU Provinsi Papua No. 68 Tahun 2009 tentang pedoman dan tahapan pencalonan kepala daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, kondisi Kantor KPU yang terlihat sepi - sepi saja dalam dua bahkan hampir tiga pekan terakhir ini rupanya tak luput dari perhatian Walikota Jayapura Drs Menase Robert Kambu, M.Si. Dan kabar tak sedap bahwa para anggota KPU Kota Jayapura tidak pernah masuk kantor lagi dalam dua pekan terakhir ini dengan alasan safety yang kurang mendukung rupanya sampai juga di telinga orang nomor satu di Kota Jayapura itu.
"Saya hanya mau katakan bahwa siapapun yang ditetapkan menjadi pimpinan atau tugas tertentu lainnya, jangan diterima baiknya saja, tetapi juga harus bisa menerima dan menghadapi seluruh risiko dan tantangan jabatan itu," tukasnya kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti apel pagi kemarin.
“Sehingga kalau ada masalah yang dihadapi di unit kerja manapun, harus dihadapi bukan dihindari. Menghindari masalah sebenarnya sama juga dengan lari dari masalah dan tidak mau menerima risiko jabatan,” sambungnya.
Ia menyarankan, jika memang KPU menghadapi tantangan atau risiko tugas, maka sebaiknya dihadapi dan dicari solusinya. Karena bagi dia, masalah kalau dihindari masalah akan tetap menunggu dan yang menghadapi juga akan terus tertekan bahkan beban akan semakin berat. Sehingga lebih cepat menyelesaikan masalah akan lebih baik dan bisa melanjutkan pekerjaan dengan tenang lagi.
"Saya minta KPU Kota harus kembali melanjutkan tugasnya dengan agenda berikutnya seperti yang sudah dijadwalkan. Jangan sampai tertunda lagi," katanya serius.
Kata dia kalau sampai KPU Kota Jayapura tidak menyelesaiakan agenda yang sudah ada, maka ia mengancam tidak akan menambah anggaran lagi. "Jadi saya minta KPU kembali laksanakan tugas apapaun yang terjadi harus dihadapi. Kalau KPU tidak selesaikan tugas sesuai jadwal dan Pemilukada mau ditunda lagi maka saya tidak akan tambah uang lagi," warningnya keras.
Terkait terjadinya berbagai teror kepada anggota KPU Kota Jayapura pasca pengumuman hasil verifikasi calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, yang berdampak hingga kediaman Ketua KPU Kota Jayapura dirusak orang tak dikenal, menurut Forum Pemuda Port Numbay, hal itu terjadi lantaran KPU Kota tidak transparan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada di Kota Jayapura.
"Jika KPU Kota Jayapura berjalan sesuai dengan rel dan transparan dalam melaksanakan tahapan Pemilukada, saya pikir tidak akan ada persoalan seperti ini. Namun inilah yang terjadi, sebentar putus begini, lewat satu hari masuk lagi dengan keputusan lain, hal inilah yang menyebabkan masyarakat akan bertanya-tanya ada apa dengan KPU?," kata Ruddy Mebri selaku Ketua Forum Pemuda Port Numbay, saat bertandang ke Redaksi Cenderawasih Pos, tadi malam.
Jika KPU sendiri membingungkan masyarakat dengan keputusannya, maka ke depan semua keputusan yang diambil soal Pemilukada di Kota Jayapura akan mengundang tanda tanya di kalangan masyarakat Kota Jayapura. Karena itu pihaknya berharap agar KPU Kota Jayapura dalam sisa tahapan Pemilukada ini harus benar-benar transparan dan berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Jangan lagi bertindak di luar undang-undang yang berlaku, sebab jika keluar dari rel maka akan berhadapan dengan berbagai persoalan,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C Letinus Jikwa,SE mengatakan, bagi calon Bupati /Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang telah dinyatakan tidak lolos verifikasi maka harus berbesar hati. “Jangan malah melakukan aksi -aksi demo,” katanya.
Menurutnya, sekarang KPU sendiri harus tegas dalam tugas yang dilakukannya. “Jangan mengomentari dari siapapun pihak mana pun itu, sehingga KPU harus sesuai aturan yang ada, baik pusat, daerah hingga kota dan dijalankan sesuai perannya,” sarannya.(nls/ta/cak/ado/fud)
(scorpions) |
|
